Kendari, 4 Juli 2025 - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik prima dengan memfasilitasi kebutuhan layanan Apostille bagi masyarakat. Kali ini, pelayanan diberikan kepada Ibu Sardiana, seorang warga yang membutuhkan legalisasi dokumen untuk bekerja di luar negeri.

Ibu Sardiana diketahui telah diterima sebagai Staf Perawat (Staff Nurse) di Ministry of Health (MOH) Kuwait. Untuk memenuhi persyaratan keberangkatan dan legalitas dokumen di negara tujuan, Ibu Sardiana memerlukan layanan Apostille untuk beberapa ijazah dan berkas kependudukannya. Layanan Apostille memungkinkan dokumen-dokumen tersebut diakui secara hukum di negara anggota Konvensi Apostille tanpa memerlukan legalisasi berjenjang.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Topan Sopuan, dalam kesempatan terpisah, menyatakan bahwa peningkatan layanan Apostille merupakan salah satu prioritas Kanwil untuk mendukung mobilitas masyarakat, baik untuk pendidikan maupun pekerjaan di kancah internasional. Dengan adanya layanan ini, proses legalisasi dokumen menjadi lebih cepat, efisien, dan memangkas birokrasi yang panjang, sejalan dengan semangat kemudahan berusaha dan mobilitas global.

Masyarakat diharapkan dapat terus memanfaatkan layanan Apostille di Kanwil Kemenkum Sultra untuk berbagai keperluan internasional, memastikan dokumen-dokumen mereka memiliki kekuatan hukum yang sah di negara tujuan.

Depok - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan mengikuti kegiatan pembukaan Hari Lahir Kementerian Hukum yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum. Jumat (04/07/2025)

Kegiatan yang diawali dengan pengukuhan pengurus Persatuan Olahraga Pengayoman (POP) tingkat pusat dan kantor wilayah masa bakti 2025–2026 yang dilakukan oleh Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej

Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan olahraga bersama seperti ini memiliki tujuan utama untuk menjalin silaturahmi. Beliau meyakini bahwa menjalin silaturahmi dapat memperpanjang usia.

Selain itu, Beliau dalam kesempatan tersebut menekankan akan pentingnya nilai sportivitas dan kebersamaan dalam membangun solidaritas antarsesama pegawai Kementerian Hukum

Rangkaian kegiatan HUT Pengayoman ke-80 akan diisi dengan berbagai acara, termasuk kegiatan olahraga lainnya, tasyakuran, dan upacara.

"Tentunya saya mengharapkan seluruh insan pengayuman bisa memeriahkan Hari Ulang Tahun Pengayoman yang ke-80," ujar Prof Eddy

Peringatan HUT Pengayoman ke-80 ini diharapkan dapat dimeriahkan oleh seluruh insan pengayoman, mengingat Kementerian Hukum merupakan kementerian yang setua dengan Republik Indonesia.

Melalui peringatan HUT Pengayoman ke-80 dengan “80 Tahun Pengayoman Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan," diharapkan seluruh insan pengayoman dapat bahu-membahu, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk memajukan Kementerian Hukum menuju Indonesia Emas 2045.

Topan Sopuan selaku Kakanwil Kemenkum Sultra menyampaikan bahwa peringatan Hari Pengayoman bukan hanya ajang seremonial, tetapi juga menjadi sarana membangun kekompakan, meningkatkan kinerja, dan mempererat silaturahmi di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya di Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara.
‎
‎"Semangat kolaborasi, pelayanan, dan pengabdian kepada bangsa harus terus kita kobarkan, demi mewujudkan Kemenkum yang semakin PASTI dan BerAKHLAK," pungkasnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Turnamen Tenis Pengayoman Cup 2025 dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum ke-80.

‎*Peringati 80 Tahun Pengayoman, Kanwil Kemenkum Sultra Ikuti Pembukaan Secara Virtual*
‎
‎Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tenggara turut mengikuti pembukaan rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-80 Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Jumat (04/07/2025).
‎
‎Mengusung tema “80 Tahun Pengayoman Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan,” peringatan tahun ini menjadi momentum reflektif bagi seluruh jajaran Kemenkum untuk terus berkomitmen menjaga marwah institusi serta memperkuat semangat reformasi hukum di Indonesia.
‎
‎Kegiatan pembukaan dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus Persatuan Olahraga Pengayoman (POP) tingkat pusat dan kantor wilayah masa bakti 2025–2026.
‎
‎Rangkaian Hari Pengayoman ke-80 akan berlangsung sejak 4 Juli hingga 19 Agustus 2025, dengan berbagai agenda seperti pertandingan olahraga, kegiatan bakti sosial, hingga tasyakuran pada puncak peringatan.
‎
‎Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, yang membuka kegiatan secara resmi, menekankan pentingnya nilai sportivitas dan kebersamaan dalam membangun solidaritas antarsesama pegawai Kemenkum.
‎
‎Ia juga berharap peringatan ini menjadi penyemangat dalam memperkuat pelayanan publik yang humanis dan berintegritas.
‎
‎Dari Kanwil Kemenkum Sultra, kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Topan Sopuan, dan secara virtual para Kepala Divisi, pejabat administrator, pengawas, hingga pegawai pelaksana.
‎
‎Topan Sopuan dalam keterangannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Pengayoman bukan hanya ajang seremonial, tetapi juga menjadi sarana membangun kekompakan, meningkatkan kinerja, dan mempererat silaturahmi di lingkungan Kemenkum.
‎
‎"Semangat kolaborasi, pelayanan, dan pengabdian kepada bangsa harus terus kita kobarkan, demi mewujudkan Kemenkum yang semakin PASTI dan BerAKHLAK," pungkasnya.
‎

Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kolaka Utara tentang Kebijakan Antifraud Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Kamis (3/7/2025).
‎
‎Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan agar substansi dan norma dalam Raperbup sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
‎
‎Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah penyelarasan perspektif antara pemerintah daerah dan tim perancang peraturan perundang-undangan agar kebijakan antifraud yang dirancang dapat diimplementasikan secara efektif dan akuntabel.
‎
‎Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, yakni Inspektorat Daerah yang diwakili oleh Syamsuryani, bersama sejumlah pejabat teknis dan tim perancang dari Kanwil Kemenkum Sultra.
‎
‎Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, dalam keterangannya menyampaikan bahwa harmonisasi ini merupakan bagian dari peran strategis Kementerian Hukum dalam memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui pengawalan terhadap regulasi daerah.
‎
‎"Kami mendorong agar kebijakan antifraud tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga dapat menjadi panduan operasional dalam mencegah dan menangani potensi kecurangan di lingkungan pemerintahan. Kolaborasi dan keselarasan norma sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujar Topan.
‎

‎Kendari — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kolaka Timur mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kamis (3/7/2025).
‎
‎Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan pengaturan LP2B di Kolaka Timur memiliki dasar hukum yang kuat, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memberikan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan lahan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan daerah.
‎
‎Proses harmonisasi dilaksanakan secara teknis dan menyeluruh, dengan membahas substansi norma hukum, kesesuaian hierarki peraturan, serta aspek legal drafting.
‎
‎Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa keberadaan regulasi tentang LP2B sangat penting sebagai instrumen perlindungan terhadap lahan pertanian yang terus mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan.
‎
‎“Pemerintah daerah perlu memastikan keberlanjutan fungsi lahan pertanian melalui pengaturan hukum yang tegas dan berkelanjutan. Harmonisasi ini menjadi langkah strategis agar regulasi yang dihasilkan benar-benar implementatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta ketahanan pangan daerah,” ujar Topan.
‎